GROBOGAN – Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir melalui Flood Management in North Java Project (FMNJP) di Desa Kronggen, Kecamatan Brati, tidak hanya diarahkan untuk mengurangi risiko banjir. Pemerintah juga memberi perhatian terhadap keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat yang terdampak melalui Livelihood Restoration Program (LRP).

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan Warga Terkena Dampak (WTD) FMNJP yang dilaksanakan di Desa Kronggen. Dalam kegiatan tersebut, BAPPERIDA Kabupaten Grobogan menyampaikan materi mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemulihan mata pencaharian warga terdampak pembangunan Sudetan Sungai Satreyan.

Kegiatan dibuka oleh Kunto Bimaji, Kasubdit Pertanian dan Pangan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dalam pembukaannya, disampaikan pentingnya pelaksanaan LRP sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan FMNJP tidak hanya memberikan manfaat melalui pengurangan risiko banjir, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan penghidupan masyarakat yang terkena dampak proyek.

Pelaksanaan LRP diarahkan agar WTD tidak berhenti sebagai penerima bantuan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha produktif, serta membangun sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping program, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan proses pemulihan mata pencaharian berjalan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing warga.

Sebagai bagian dari pelaksanaan LRP Pilot FMNJP Tahun 2026, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku CPIU Program FMNJP melalui Tim Konsultan Technical Assistance–Institutional Strengthening for Flood Risk Management (TA-ISFRM) CS-04 melaksanakan pelatihan wirausaha bagi WTD Kabupaten Grobogan pada 12–13 Agustus 2026.

Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menjalankan usaha produktif. Materinya tidak hanya menyentuh keterampilan teknis, tetapi juga wawasan kewirausahaan, manajemen usaha, administrasi dan pembukuan, pemasaran, hingga kemampuan menyusun rencana usaha. Dengan bekal tersebut, warga diharapkan tidak sekadar menerima bantuan, tetapi mampu mengelola dan mengembangkan bantuan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Agenda pelatihan selama dua hari mencakup pengantar kewirausahaan, teori dan praktik usaha pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan UMKM, perencanaan usaha, hingga komitmen pemberian dan penggunaan modal kerja. Pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, serta Tim CS-04 dilibatkan sesuai bidang masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan mata pencaharian tidak dilakukan melalui satu jenis intervensi. Warga diberikan pilihan untuk mengembangkan usaha sesuai kemampuan, minat, pengalaman, dan potensi ekonomi yang tersedia di lingkungannya.

11 Warga Terdampak Menjadi Fokus Pemulihan

BAPPERIDA Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa kegiatan LRP FMNJP di Desa Kronggen diarahkan untuk membantu 11 warga terdampak agar kembali produktif, mandiri, dan sejahtera. Pesan utamanya sederhana: FMNJP membangun infrastruktur pengendalian banjir, sedangkan LRP memastikan warga terdampak tetap mempunyai usaha dan penghasilan.

Pendekatan tersebut juga selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Grobogan. LRP berkaitan dengan upaya memperkuat ekonomi sektor unggulan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan ketangguhan wilayah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran akhirnya adalah meningkatnya nilai tambah usaha pertanian dan peternakan, bertambahnya kesempatan kerja dan usaha, serta pulihnya kesejahteraan masyarakat terdampak.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari selesainya infrastruktur fisik. Pembangunan juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampak mampu beradaptasi dan memperoleh kembali sumber penghidupannya.

Pemulihan Sudah Dimulai dari Pertanian dan Peternakan

Upaya pemberdayaan warga Desa Kronggen telah dilakukan secara bertahap. Pada 2024, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan melaksanakan dua kali pelatihan budidaya hortikultura yang menyasar 11 petani terdampak dan sembilan anggota gapoktan, dengan materi budidaya melon, cabai rawit, dan bawang merah.

Pelatihan tersebut dilengkapi dukungan sarana produksi berupa 200 kilogram bawang merah, 50 paket benih cabai rawit, 50 paket benih melon, 80 kilogram Trichoderma, serta 3.445 kilogram pupuk organik. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan budidaya sekaligus membantu pemulihan mata pencaharian petani terdampak.

Dukungan juga diberikan pada sektor peternakan. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada 2024 melaksanakan pelatihan budidaya sapi potong dan pengolahan pakan bagi 30 peserta. Materi mencakup manajemen kandang, pakan, kesehatan ternak, pengolahan dan penyimpanan pakan, serta praktik fermentasi pakan. Kelompok juga memperoleh dukungan alat berupa sekop, drum plastik, dan terpal.

Dukungan lanjutan tahun 2025 juga ditampilkan berupa 2 ekor kambing Jawarandu jantan, 22 ekor kambing Jawarandu betina, 300 batang bibit rumput gajah, dan 250 batang bibit Indigofera. Bantuan tersebut diarahkan untuk menambah aset produktif masyarakat, mendukung pengembangbiakan ternak, menjamin ketersediaan pakan, menekan biaya usaha, dan membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga.

Ke depan, pola usaha tersebut diharapkan berkembang melalui kebun pakan mandiri, pengembangbiakan dan perguliran ternak, pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk organik, serta diversifikasi usaha ke arah pembibitan, penggemukan, pengolahan pakan, dan usaha produktif lainnya.

Dari Bantuan Menuju Kemandirian

Pemulihan penghidupan warga tidak dirancang berhenti pada pemberian pelatihan atau bantuan. Strategi LRP diarahkan melalui empat tahapan utama, yakni pemulihan mata pencaharian, peningkatan keterampilan, diversifikasi usaha, dan penguatan pendapatan keluarga.

Strategi tersebut kemudian ditopang melalui pelatihan dan pendampingan, bantuan usaha produktif, perluasan akses pasar dan permodalan, serta penguatan kelompok usaha. Perangkat daerah mengambil peran sesuai kewenangannya: Dinas Pertanian pada pengembangan budidaya dan sarana produksi; Dinas Peternakan dan Perikanan pada usaha ternak, pakan, dan kesehatan hewan; Dinas Koperasi dan UKM pada kewirausahaan, pengemasan, pemasaran dan akses pembiayaan; serta Disnakertrans/UPT BLK pada peningkatan keterampilan kerja dan usaha jasa.

Pendekatan lintas perangkat daerah tersebut penting karena kebutuhan setiap warga tidak selalu sama. Sebagian dapat kembali mengembangkan pertanian, sebagian berpotensi memperkuat peternakan, sementara yang lain dapat diarahkan menuju UMKM, pengolahan pangan, jasa, atau keterampilan kerja sesuai potensi masing-masing.

Melalui kolaborasi tersebut, LRP diharapkan mampu membawa warga terdampak dari fase menerima bantuan menuju fase membangun usaha yang lebih mandiri. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi dari kemampuan warga menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan mengembangkan sumber penghasilan baru.

Pembangunan Harus Membawa Manfaat bagi Masyarakat

Melalui LRP, pembangunan FMNJP diharapkan melahirkan dua manfaat sekaligus. Di satu sisi, pembangunan Sudetan Sungai Satreyan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan meningkatkan ketangguhan wilayah. Di sisi lain, masyarakat terdampak memperoleh kesempatan untuk membangun kembali sumber pendapatan dan meningkatkan kapasitas ekonominya.

Inilah yang menjadi esensi pemulihan mata pencaharian: bukan sekadar mengganti apa yang hilang, tetapi membantu warga memperoleh kemampuan, aset produktif, akses usaha, dan jejaring yang memungkinkan mereka berdiri lebih mandiri.

Target akhirnya bukan hanya tersalurkannya bantuan atau terlaksananya pelatihan. Keberhasilan LRP akan terlihat ketika usaha warga kembali berjalan, pendapatan keluarga pulih dan tumbuh, keterampilan meningkat, serta masyarakat mampu mengembangkan peluang ekonomi baru secara berkelanjutan.

Sebagaimana arah yang disampaikan BAPPERIDA Kabupaten Grobogan, harapan bersama dari program ini adalah warga terdampak kembali produktif, usaha berjalan, pendapatan pulih, dan keluarga semakin sejahtera.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Grobogan, pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak terkait, LRP diharapkan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya membuat wilayah lebih aman dari banjir, tetapi juga meninggalkan masyarakat yang lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera.