GROBOGAN – Kabupaten Grobogan resmi menjadi salah satu dari 30 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Grobogan untuk mempercepat pembenahan pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu hingga hilir.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Program LSDP, Jumat (14/8/2026), di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Rapat tersebut melibatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, dan pekerjaan umum dari daerah peserta LSDP.

Dalam daftar lokasi yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Grobogan tercantum sebagai salah satu dari 30 daerah peserta LSDP. Sebanyak 28 daerah menggunakan skema on-granting, sedangkan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba menggunakan mekanisme Tugas Pembantuan.

Kepala BAPPERIDA Kabupaten Grobogan, Afi Wildani, S.T., M.Eng., mengatakan keikutsertaan Grobogan dalam LSDP merupakan peluang penting untuk memperkuat kualitas pelayanan persampahan sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Pada 2027, Grobogan mendapatkan hibah sekitar Rp21,4 miliar untuk mendukung pengelolaan sampah. Ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat sistem layanan, terutama dari sisi hulu,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pembahasan, indikasi hibah dasar tahun 2027 untuk Kabupaten Grobogan sebesar Rp21.423.360.000 atau sekitar USD 1.382.152. Alokasi 2027 merupakan bagian awal dari skema Performance-Based Grant (PBG) yang pelaksanaannya berlangsung hingga 2030. Secara nasional, komponen PBG LSDP memiliki nilai sekitar USD 300 juta yang dialokasikan kepada daerah peserta.

Besaran alokasi tahun 2027 tersebut masih menjadi bagian dari proses penetapan on-granting. Dalam jadwal Kementerian Dalam Negeri, penetapan alokasi on-granting dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) direncanakan pada November 2026.

Bukan Sekadar Bantuan Infrastruktur

LSDP tidak hanya berorientasi pada pengadaan sarana maupun pembangunan infrastruktur persampahan. Program ini dirancang untuk memperkuat tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, kapasitas pemerintah daerah, serta kualitas pelayanan persampahan.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola konvensional “kumpul–angkut–buang/bakar” menjadi “pilah–olah–produk–jual”, sehingga sampah tidak semata-mata menjadi beban lingkungan, tetapi dapat masuk ke dalam rantai ekonomi sirkular.

Pendekatan yang dikembangkan mencakup keseluruhan rantai layanan, mulai dari sumber sampah rumah tangga, pengumpulan dan pengangkutan, pemilahan di bank sampah dan TPS3R, pengolahan di TPST, hingga pemrosesan akhir serta pemanfaatan hasil olahan oleh offtaker.

Karena itu, keberhasilan LSDP tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah armada atau fasilitas persampahan, tetapi juga dari meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan, dipilah, diolah dan dikurangi sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Tahun 2027 Fokus Perkuat Pengelolaan Sampah di Hulu

Pada tahap awal tahun 2027, pemanfaatan hibah diarahkan terutama untuk memperkuat penanganan sampah di bagian hulu, dengan tujuan meningkatkan tingkat pengumpulan sampah dan memastikan tersedianya pasokan sampah yang memadai menuju fasilitas pengolahan.

Intervensi yang dapat dilakukan antara lain penguatan kelembagaan pengelola sampah, peningkatan sistem pemilahan dan pengumpulan, pembangunan maupun peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.

Dukungan sarana dapat mencakup kebutuhan armada dan peralatan operasional seperti dump truck, arm roll, kendaraan pikap, kontainer maupun peralatan pendukung pengelolaan sampah, sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan eligible investment program.

Dokumen LSDP juga membuka pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan TPS3R, sarana pengangkutan menuju fasilitas pengolahan, sarana pemilahan masyarakat, serta dukungan operasional dan peralatan pengelolaan sampah.

Hibah Diberikan Berdasarkan Kinerja Daerah

Salah satu karakter utama LSDP adalah penggunaan mekanisme Performance-Based Grant atau hibah berbasis kinerja. Artinya, keberlanjutan dan besarnya dukungan yang dapat diperoleh daerah sangat terkait dengan capaian kinerja pengelolaan sampah.

Pada 2027 terdapat lima indikator utama yang harus diperkuat daerah, yaitu Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), retribusi pelayanan persampahan, pembentukan unit pengelola sampah yang terpisah dari regulator, peningkatan pemilahan sampah, serta peningkatan pengumpulan sampah.

Dengan mekanisme tersebut, LSDP mendorong pemerintah daerah tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi terlebih dahulu memperbaiki sistem layanan. Infrastruktur kemudian menjadi stimulus untuk meningkatkan kinerja persampahan secara berkelanjutan.

Pada dua tahun awal program, pemerintah daerah diarahkan memenuhi indikator-indikator PBG. Setelah kinerja meningkat, akses terhadap porsi hibah yang lebih besar akan semakin terbuka dan pembangunan infrastruktur skala lebih besar dapat dikembangkan pada tahapan berikutnya.

Dengan demikian, peluang dukungan bagi Grobogan tidak berhenti pada alokasi tahun 2027. Dukungan lanjutan pada 2028 dan tahun-tahun berikutnya sangat berkaitan dengan kesiapan program dan pencapaian indikator kinerja, dengan besaran anggaran mengikuti mekanisme dan penetapan Pemerintah Pusat.

Tim Pusat Dijadwalkan Kunjungi Grobogan 1 September

Sebagai tindak lanjut penetapan lokasi, tim gabungan pusat dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Grobogan pada 1 September 2026. Berdasarkan jadwal Kementerian Dalam Negeri, tim berangkat pada 31 Agustus, melakukan kunjungan lapangan pada 1 September, dan kembali pada 2 September 2026.

Kunjungan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur National Steering Committee (NSC), Central Project Management Unit (CPMU), serta unit pelaksana terkait.

Selain melihat kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan, kunjungan akan digunakan untuk mematangkan Overall Work Plan (OWP) dan Annual Work Plan (AWP), sekaligus membahas strategi daerah dalam meningkatkan pengumpulan dan pengolahan sampah.

Tahapan ini penting untuk memastikan intervensi LSDP benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, kebutuhan pelayanan, ketersediaan infrastruktur, cakupan wilayah pelayanan, kebutuhan armada, hingga kesiapan kelembagaan daerah.

Pemkab Siapkan Dokumen dan Kelembagaan Pelaksana

Menjelang implementasi program pada 2027, Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama kementerian terkait akan melakukan penyempurnaan berbagai dokumen dan persyaratan program.

Persiapan tersebut antara lain mencakup penyempurnaan RIPS, strategi peningkatan retribusi persampahan, penguatan atau pembentukan unit pengelola persampahan, penyusunan sistem pemilahan dan pengangkutan sampah terpilah, pembangunan TPS3R/TPST sesuai kesiapan teknis, hingga penyediaan sarana pengangkutan.

Pemerintah daerah juga perlu membentuk Local Project Implementing Unit (LPIU) yang melibatkan unsur Sekretariat Daerah, BAPPERIDA, BPKAD, perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Selain itu, mekanisme PBG mensyaratkan pemerintah daerah menyiapkan anggaran prefinance melalui APBD untuk kegiatan yang masuk kategori eligible investment, termasuk memastikan tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja yang telah memenuhi persyaratan kemudian dapat diproses melalui mekanisme reimbursement.

Momentum Membenahi Sampah dari Hulu hingga Hilir

Masuknya Grobogan sebagai salah satu dari 30 lokasi LSDP menjadi momentum untuk melakukan pembenahan pengelolaan sampah secara lebih menyeluruh. Tantangannya bukan hanya menyediakan alat dan fasilitas, tetapi membangun sistem yang mampu menghubungkan pemilahan dari rumah tangga, pengumpulan, pengangkutan, TPS3R, TPST, pemrosesan akhir hingga pemanfaatan produk hasil pengolahan sampah.

Ke depan, Pemkab Grobogan akan mengarahkan program LSDP untuk memperluas cakupan pelayanan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki sarana pengangkutan dan pengolahan, serta mengembangkan pola pengelolaan sampah yang semakin berorientasi pada pengurangan sampah dan ekonomi sirkular.

Dengan dukungan LSDP 2027–2030, pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan diharapkan secara bertahap bertransformasi dari pola “angkut dan buang” menjadi “pilah, olah dan manfaatkan”, sehingga mampu menghadirkan lingkungan yang lebih bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.